Viral Pengakuan Peserta Aksi Terima Uang, Gielbran PKB Ingatkan Esensi Demonstrasi

JAKARTA – Wakil Ketua Harian DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Gielbran Muhammad Noor, menyoroti dugaan adanya peserta bayaran dalam aksi demonstrasi tandingan yang berlangsung di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, pada 29 Oktober 2026.

Dugaan itu mencuat setelah beredar pengakuan seorang peserta aksi yang menyebut dirinya menerima imbalan uang untuk mengikuti demonstrasi tersebut.

Gielbran mengatakan, PKB menghargai setiap aspirasi yang disampaikan masyarakat, tanpa memandang latar belakang maupun kelompoknya. Menurut dia, demonstrasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi sekaligus ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik, tuntutan, dan harapan kepada pemerintah.

Ia menilai demonstrasi yang membawa tuntutan jelas dan konstruktif merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap kondisi bangsa. Karena itu, kebebasan menyampaikan pendapat harus tetap dihormati dan dilindungi.

Namun, Gielbran mengingatkan agar aksi demonstrasi tidak kehilangan substansi karena kepentingan tertentu. Ia juga menyoroti kemungkinan adanya aksi tandingan yang sengaja digelar untuk mengalihkan perhatian dari pesan demonstrasi lain.

“Namun, jangan sampai esensi demonstrasi justru ditanggalkan demi kepentingan tertentu. Apalagi jika sebuah aksi sengaja digelar untuk menenggelamkan substansi atau mengaburkan pesan dari aksi demonstrasi lainnya dengan cara-cara yang tidak substantif,” ujar Gielbran di Jakarta, Sabtu (31/10/2026).

Ia mengatakan, munculnya dugaan peserta aksi bayaran dalam demonstrasi tandingan di Bundaran HI patut menjadi perhatian bersama. Jika pengakuan mengenai adanya pemberian uang kepada peserta benar adanya, praktik tersebut berpotensi mereduksi demonstrasi menjadi sekadar aktivitas transaksional, bukan lagi ruang perjuangan aspirasi.

“Kalau benar ada peserta yang datang karena mendapatkan imbalan uang, ini yang namanya The Real Mahasewa. Berangkat aksi bukan untuk menyampaikan aspirasi, tetapi untuk memperoleh money. Praktik seperti ini jelas mencederai esensi demokrasi,” tegasnya.

Gielbran bahkan menyindir fenomena tersebut dengan mempertanyakan tujuan sebenarnya dari aksi tandingan itu. “Itu aksi demonstrasi atau arisan? Kok, pulang bawa bingkisan? Jangan sampai demonstrasi yang seharusnya menjadi ruang menyampaikan suara rakyat justru berubah menjadi kegiatan yang berorientasi pada imbalan,” sindirnya.

Ia menekankan, kehadiran seseorang dalam demonstrasi idealnya lahir dari kesadaran, keberanian, dan kemauan untuk memperjuangkan sesuatu yang diyakini. Bukan karena tekanan, paksaan, ataupun iming-iming materi dari pihak tertentu.

Menurut Gielbran, perbedaan pendapat merupakan sesuatu yang lumrah dalam demokrasi. Setiap kelompok memiliki hak untuk menyampaikan pandangan, termasuk menggelar aksi yang berbeda dengan kelompok lainnya. Namun, perbedaan tersebut semestinya dipertemukan melalui adu gagasan dan argumentasi, bukan dengan upaya mengaburkan substansi melalui mobilisasi yang diduga bersifat transaksional.

“Demonstrasi seharusnya menjadi panggung untuk menyampaikan aspirasi yang konstruktif bagi bangsa dan negara. Bukan menjadi ajang untuk menegasikan suara kelompok lain dengan cara-cara yang tidak substantif,” katanya.

Gielbran mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kedewasaan dalam berdemokrasi. Ia mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat harus dijalankan dengan tanggung jawab, kejujuran, serta penghormatan terhadap hak orang lain.

“Marilah kita bernegara dengan bijak dan dewasa. Demokrasi bukan soal siapa yang paling ramai mengerahkan massa, tetapi bagaimana gagasan dan aspirasi masyarakat benar-benar didengar. Jangan sampai demokrasi kehilangan maknanya hanya karena kepentingan sesaat,” pungkasnya. (*)